Pada tahun 2025, Yogyakarta menghadapi fenomena kerja part-time yang mengkhawatirkan, di mana banyak mahasiswa terpaksa menerima upah harian antara Rp 30.000 hingga Rp 100.000—jauh di bawah Upah Minimum Regional yang berkisar Rp 2,6 juta per bulan. Realitas ini menciptakan celah eksploitasi terhadap para mahasiswa yang tengah berjuang membiayai kuliah dan kebutuhan hidup, sementara perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja part-time sangat terbatas, bahkan nyaris tidak ada. Akibatnya, banyak dari mereka terjebak dalam pekerjaan dengan jam kerja tidak menentu dan penghasilan yang tak mencukupi kebutuhan dasar yang bisa mencapai Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta setiap bulan. Ketimpangan ini menyebabkan tekanan ekonomi yang berat, penurunan kualitas hidup, dan mendorong sebagian mahasiswa untuk mencari pekerjaan tambahan atau bahkan pindah ke kota lain demi penghidupan yang lebih layak. Fenomena ini menjadi alarm keras bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk segera menciptakan sistem kerja part-time yang lebih adil, manusiawi, dan terlindungi demi masa depan generasi muda di kota pelajar ini.